SLEMAN, JOGJAREPORT.ID – Cancel culture atau budaya pembatalan semakin mudah ditemukan di ruang digital. Seseorang, kelompok, bahkan sebuah acara dapat mendadak menjadi sasaran kemarahan publik setelah muncul kontroversi.
Dukungan berubah menjadi kecaman, undangan menjadi boikot, sementara reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam hitungan jam.
Fenomena ini kembali menjadi perhatian ketika Festival RANS Carnival di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 dilanda fenomena Cancel Culture.
Mundurnya sejumlah artis, pengisi acara, dan MC di tengah kontroversi memunculkan persoalan lain yang lebih serius mengenai nasib pelaku UMKM, pekerja, dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam polemik.
Cancel culture memang dapat menjadi bentuk kontrol sosial. Namun, ketika kecaman dan aksi boikot berubah menjadi penghukuman massal tanpa ruang klarifikasi, maka persoalan itu justru menimbulkan ketidak keadilan.
Lantas, bagaimana menyikapi fenomens cancel culture agar kritik tetap berjalan tanpa kehilangan empati?
1. Kritik Bukan Penghakiman Massal
Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan keberatan terhadap tindakan, pernyataan, atau kebijakan yang dianggap bermasalah.
Namun, kritik berbeda dengan penghukuman massal.
Kritik membahas tindakan dan dampaknya, sedangkan cancel culture yang berlebihan sering menyerang pribadi, keluarga, hingga pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan.
Jadi, sebelum ikut mengecam, tanyakan terlebih dahulu: apakah yang dikritik memang tindakan bermasalah, atau sekadar orang yang sedang tidak disukai publik?
2. Jangan Mudah Terprovokasi
Media sosial memiliki kemampuan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Sayangnya, kecepatan tersebut tidak selalu sejalan dengan ketepatan.
Potongan video, tangkapan layar, dan pernyataan tanpa konteks dapat membentuk persepsi yang keliru.
Karena itu, periksa sumber informasi, kronologi, dan konteks peristiwa sebelum ikut menyebarkan kecaman.
Jangan sampai seseorang dihukum oleh opini publik hanya berdasarkan informasi yang belum lengkap.
Prinsipnya sederhana: viral belum tentu benar, ramai belum tentu adil.
3. Berikan Ruang Klarifikasi
Setiap orang atau pihak yang menjadi sasaran kritik perlu mendapatkan kesempatan menjelaskan persoalan.
Klarifikasi bukan berarti membenarkan kesalahan. Sebaliknya, kesempatan menjelaskan merupakan bagian dari proses mencari kebenaran.
Dalam masyarakat yang menjunjung keadilan, seseorang tidak seharusnya kehilangan hak berbicara hanya karena mayoritas publik sudah membentuk kesimpulan.
Jika memang terdapat kesalahan, pengakuan dan tanggung jawab harus menjadi bagian dari penyelesaian.
4. Jangan Menjadikan Boikot sebagai Hukuman Tanpa Batas
Boikot merupakan hak konsumen dan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menjadi sarana menyampaikan sikap.
Baca Juga :Transparansi Danais Dipertanyakan, Serikat Warga Yogyakarta Desak Keterbukaan Data
Namun, boikot perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
Dalam kasus sebuah festival, pihak yang terdampak bukan hanya penyelenggara atau artis. Ada pedagang kecil, pekerja panggung, petugas keamanan, penyedia transportasi, hingga pelaku usaha yang telah mengeluarkan modal.
Baca juga: Survei : Publik Nilai Soeharto Layak Bergelar Pahlawan
Mereka mungkin tidak memiliki hubungan dengan kontroversi yang menjadi alasan boikot.
Sebelum menjatuhkan hukuman sosial, pertimbangkan siapa saja yang ikut menanggung akibatnya.
5. Pikirkan Nasib Orang Lain
Salah satu persoalan cancel culture adalah efek domino. Kesalahan seseorang dapat menyeret pihak lain yang tidak terlibat. Perusahaan, komunitas, keluarga, pekerja, hingga UMKM berpotensi menjadi korban.
Dalam konteks ekonomi kreatif, pembatalan acara secara mendadak bisa memengaruhi pendapatan banyak orang.
Masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa penegakan kritik tidak harus dilakukan dengan menghancurkan seluruh ekosistem yang berada di sekitarnya.
6. Utamakan Dialog
Ruang digital seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan, bukan arena perburuan kesalahan.
Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan komunikasi terbuka.
Jika terdapat persoalan serius, gunakan mekanisme yang sesuai, termasuk jalur hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran.
Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan mengerahkan massa digital.
Kadang, satu percakapan yang jujur lebih bermanfaat daripada ribuan komentar penuh kemarahan.
7. Bangun Budaya Memaafkan
Manusia tidak selalu benar. Individu maupun organisasi dapat melakukan kesalahan, termasuk kesalahan yang berdampak luas.
Namun, masyarakat juga perlu memberikan ruang bagi perubahan. Permintaan maaf, tanggung jawab, dan tindakan perbaikan seharusnya menjadi bagian dari penyelesaian masalah.
Jika seseorang telah mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan, tak pantas terus dihukum tanpa batas waktu.
Budaya memaafkan bukan berarti melupakan persoalan. Memaafkan adalah memberikan kesempatan agar kesalahan tidak terus berulang.
Pelihara Empati
Cancel culture menjadi berbahaya ketika kemarahan publik kehilangan kendali dan empati menghilang dari percakapan.
Kritik tetap diperlukan. Namun, keduanya perlu dijalankan dengan pertimbangan, informasi yang benar, dan kesadaran terhadap dampak sosial.
Baca Juga :Aplikasi My Ambarrukmo Bertransformasi Menjadi Ambarrukmo Plus
Kasus RANS Carnival di Yogyakarta menjadi pengingat bahwa di balik sebuah kontroversi terdapat manusia-manusia yang mencari nafkah.
Jangan sampai demi menghukum satu pihak, publik justru mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah. (*/)
