JAKARTA, JOGJAREPORT.ID — Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh terpilih pada peringatan Hari Pahlawan 10 November di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan ini diberikan kepada para tokoh yang dinilai berjasa besar, memiliki dedikasi tinggi, serta pengorbanan luar biasa bagi bangsa dan negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menyatakan penyerahan gelar pahlawan tersebut merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari negara. Ia menegaskan bahwa seluruh penerima gelar telah melalui proses penilaian ketat sebelum ditetapkan oleh pemerintah.
“Sore hari ini pemerintah memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada mereka yang dianggap layak atas seluruh perjuangan, dedikasi, dan darma baktinya kepada bangsa dan negara,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara. Seluruh penerima anugerah tersebut telah melewati mekanisme pengusulan berjenjang yang dimulai dari tingkat daerah.
Proses pengusulan dari daerah itu kemudian difinalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Di antara 19 tokoh yang menerima anugerah tersebut, terdapat sejumlah sosok legendaris yang memiliki rekam jejak perjuangan besar.
Salah satu penerima gelar adalah Almarhum Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso yang dikenal sebagai sosok polisi teladan dengan integritas panutan. Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada Almarhum Mr.
Ali Sastroamidjojo yang merupakan tokoh diplomat sekaligus Perdana Menteri Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tokoh militer legendaris Almarhum Jenderal (Purn.) M.Jusuf turut menerima penganugerahan atas kontribusi besarnya bagi negara. Prasetyo menekankan bahwa pengorbanan para pejuang, baik yang dikenal luas maupun yang berjuang tanpa publikasi, kini menjadi mandat bagi generasi penerus untuk terus mengisi kemerdekaan.
Baca Juga : Bupati Klaten Dibawa KPK Ke Jakarta Tengah Malam
Selain agenda penganugerahan gelar pahlawan, Mensesneg Prasetyo Hadi juga memberikan klarifikasi terkait dinamika politik terkini di tanah air. Klarifikasi tersebut merespons isu pertemuan pimpinan negara serta wacana pengunduran diri Wakil Presiden di tengah proses politik di DPR dan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan tatap muka antara Presiden dan Wakil Presiden pada Selasa pagi selama kurang lebih 1,5 jam. Dalam pertemuan itu, Wakil Presiden sempat menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri merespons dinamika hukum dan politik yang berkembang.
Mensesneg secara tegas meluruskan berbagai spekulasi yang beredar luas di tengah publik mengenai isi pertemuan tersebut. “Tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden melakukan penolakan.
Baca juga: 7 Restoran Mewah untuk Berbuka di Jakarta, Mulai dari Kairo hingga Jepang
Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres memohon kesempatan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelas Prasetyo. Ia menambahkan bahwa pemerintah sangat menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
Prasetyo juga menegaskan bahwa situasi di jajaran internal pemerintahan tetap berjalan kondusif. Di tengah berbagai dinamika politik yang ada, Prasetyo memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan secara optimal.
Presiden terus memimpin rapat terbatas saban hari dengan fokus utama saat ini yakni memitigasi potensi bencana alam. Langkah ini diambil berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai mulainya musim hujan di berbagai wilayah.
Baca Juga : Bisakah UNICEF Menghentikan Program MBG? Ini 7 Fakta Hukum dan Politikny
Pemerintah mempercepat pemetaan risiko guna mencegah dan meminimalkan dampak bencana banjir. Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terulang kembali di masa mendatang.
“Dinamika apa pun yang terjadi, kami pemerintah dan dipimpin oleh Bapak Presiden tetap fokus menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
