JAKARTA, JOGJAREPORT.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan perangkat rokok elektrik tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, dan diumumkan melalui laman resmi MUI, Senin (9/11/2026).
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyebut penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
MUI juga secara tegas menyatakan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram.
Tidak berhenti pada penggunaan, ketentuan fatwa tersebut turut menyasar kegiatan produksi dan perdagangan. MUI menetapkan memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga hukumnya haram.
Minta Pemerintah Susun Undang-Undang
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengendalikan peredaran vape di Indonesia.
Salah satu rekomendasi utama ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan dan dampak negatif rokok elektrik.
MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape. Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan negara diperlukan agar kebijakan pelarangan dapat dilaksanakan secara terpadu.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape. Pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi serta penanganan produk yang disalahgunakan.
MUI juga merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri rokok elektrik. Pertimbangannya, terdapat risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Di bidang fiskal, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan perpajakan dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Baca juga: Skandal Dana Darurat Bencana, KPK Tetapkan Lima Tersangka,
Narkoba Melalui Vape
Persoalan penyalahgunaan vape untuk narkotika menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi MUI.
BNN bersama aparat penegak hukum diminta menutup berbagai celah peredaran narkoba, termasuk melalui perangkat rokok elektrik. Penindakan juga perlu dilakukan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
Aparat penegak hukum secara khusus direkomendasikan menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di luar pemerintah, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan yang ditimbulkannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
MUI menekankan pentingnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
Penetapan fatwa tersebut diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam ketentuan penutupnya, MUI menyatakan fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh pihak yang berkepentingan juga diimbau menyebarluaskan ketentuan tersebut agar diketahui masyarakat luas. (*/)
