Ternyata Perempuan Juga Pernah Pegang Tahta Kasultanan
JOGJAREPORT.ID, – Sejarah kerajaan tidak selalu menjadi panggung kekuasaan kaum laki-laki. Di berbagai belahan dunia, perempuan pernah menduduki takhta tertinggi, memimpin pemerintahan, mengambil keputusan politik, bahkan menentukan arah perjalanan sebuah kesultanan.
Mereka tidak sekadar menjadi permaisuri atau pendamping raja. Para perempuan ini benar-benar menjalankan kekuasaan sebagai penguasa tertinggi dengan gelar Sultanah maupun Sultan.
Menariknya, tradisi kepemimpinan perempuan juga pernah berkembang di kerajaan Islam. Salah satu catatan sejarah paling menonjol berasal dari Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam rentang hampir enam dekade, kerajaan di ujung utara Sumatra itu pernah dipimpin empat Sultanah secara berturut-turut.
Berikut 5 tokoh Sultanah yang namanya tercatat dalam sejarah dunia.
1. Razia Sultan, Penguasa Perempuan Kesultanan Delhi
Razia Sultan atau Raziyyat-ud-Dunya wa-ud-Din merupakan penguasa Kesultanan Delhi, India, pada 1236–1240.
Putri Sultan Shamsuddin Iltutmish ini dikenal memiliki kemampuan dalam pemerintahan dan militer. Ayahnya bahkan menunjuk Razia sebagai penerus takhta setelah melihat kemampuannya mengelola pemerintahan ketika sang ayah sedang menjalankan ekspedisi militer.
Namun, ketika Iltutmish meninggal, kalangan bangsawan justru mengangkat saudara laki-lakinya sebagai penguasa.
Razia akhirnya memperoleh dukungan masyarakat Delhi dan berhasil mengambil alih kekuasaan.
Berbeda dengan tradisi yang menempatkan perempuan sebagai pendamping penguasa, Razia memilih menggunakan gelar Sultan. Ia bahkan tampil di hadapan rakyat dan memimpin pasukan dalam peperangan.
Pemerintahannya berakhir pada 1240 setelah menghadapi pemberontakan kelompok bangsawan.
Baca Juga : Sultan Perempuan Sekaligus Gubernur DIY, Mungkinkah ?
2. Shajar al-Durr, Perempuan yang Mengubah Sejarah Mesir
Nama Shajar al-Durr menjadi salah satu figur perempuan paling menarik dalam sejarah politik dunia Islam.
Ia memegang kekuasaan di Mesir pada 1250, setelah wafatnya Sultan as-Salih Ayyub.
Perjalanan hidupnya luar biasa. Berawal dari kehidupan sebagai budak, Shajar al-Durr kemudian menjadi istri Sultan dan terlibat dalam urusan pemerintahan.
Ketika suaminya meninggal, ia mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas Mesir di tengah ancaman Perang Salib.
Ia kemudian diangkat menjadi penguasa dengan kekuasaan resmi. Pemerintahannya menandai masa peralihan dari Dinasti Ayyubiyah menuju Dinasti Mamluk.
Meski masa pemerintahannya relatif singkat, sekitar tiga bulan sebagai penguasa tunggal, namanya tetap dikenang sebagai salah satu perempuan yang pernah menduduki takhta tertinggi dalam sejarah pemerintahan Islam.
3. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Pemimpin Aceh Selama 34 Tahun
Dari Mesir, sejarah membawa kita ke Aceh Darussalam.
Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah merupakan salah satu penguasa perempuan paling penting dalam sejarah Nusantara.
Ia naik takhta pada 1641 setelah wafatnya Sultan Iskandar Thani, suaminya. Safiatuddin merupakan putri Sultan Iskandar Muda, salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Aceh.
Masa pemerintahannya berlangsung sekitar 34 tahun, hingga 1675.
Di tengah tantangan politik dan perdagangan internasional, Safiatuddin mampu mempertahankan kedudukan Aceh sebagai kerajaan penting di kawasan Asia Tenggara.
Ia juga dikenal memberikan perhatian terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, dan perkembangan kesusastraan Islam.
Pada masa pemerintahannya, ulama dan cendekiawan memperoleh ruang untuk mengembangkan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh penting yang berkarya pada masa itu adalah Abdurrauf as-Singkili.
Pemerintahan Safiatuddin menjadi bukti bahwa perempuan dapat memimpin sebuah kesultanan dalam jangka panjang, bahkan di tengah persaingan politik dan perdagangan internasional.
4. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Penerus Takhta Aceh
Setelah Safiatuddin wafat pada 1675, takhta Aceh dilanjutkan oleh Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah.
Ia memerintah sekitar tiga tahun, yakni 1675–1678.
Naqiatuddin menjadi Sultanah kedua dalam rangkaian pemerintahan perempuan Aceh pada abad ke-17.
Masa pemerintahannya berlangsung dalam situasi politik yang tidak sederhana. Pergantian kekuasaan dan dinamika elite kerajaan menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pemerintahan.
Meski masa kekuasaannya relatif singkat, keberadaannya memiliki arti penting dalam sejarah politik Aceh. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak berhenti setelah berakhirnya pemerintahan Safiatuddin.
5. Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah, Melanjutkan Tradisi Kepemimpinan Perempuan
Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah naik takhta pada 1678 dan memerintah hingga 1688.
Ia merupakan Sultanah ketiga yang secara berurutan memimpin Aceh setelah Safiatuddin dan Naqiatuddin.
Pemerintahannya berlangsung sekitar sepuluh tahun. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di Aceh bukan sekadar peristiwa sesaat atau pergantian kekuasaan darurat.
Tradisi tersebut berlangsung lintas generasi penguasa.
Setelah Inayat Zakiatuddin, takhta diteruskan oleh Sultanah Kamalat Syah yang memerintah pada 1688–1699. Dengan demikian, Aceh mencatat empat perempuan yang memimpin kesultanan secara berturut-turut selama periode 1641–1699.
Sejarah yang Menawarkan Perspektif Berbeda
Kehadiran lima tokoh tersebut memberikan perspektif menarik mengenai sejarah kekuasaan. Perempuan ternyata pernah menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam sistem monarki, termasuk di lingkungan kerajaan Islam.
Aceh menjadi contoh yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Selama hampir 60 tahun, kerajaan tersebut berada di bawah kepemimpinan empat Sultanah.
Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dalam tradisi kerajaan Nusantara.
Baca Juga :Haul ke-38 Sri Sultan HB IX ,Momentum Merawat Marwah Keraton dan Keistimewaan Yogyakarta
Tentu saja, setiap kerajaan memiliki aturan suksesi, tradisi, dan pertimbangan politik yang berbeda. Karena itu, pengalaman Aceh, Delhi, dan Mesir tidak dapat begitu saja disamakan.
Namun, satu hal tidak terbantahkan: sejarah pernah mencatat perempuan bukan hanya sebagai penghuni istana, permaisuri, atau pewaris keluarga kerajaan.
Mereka pernah menjadi pemegang takhta, pengambil keputusan, sekaligus pemimpin sebuah pemerintahan.







