Meningkat 12 Persen Dibanding Sebelumnya
YOGYAKARTA, JOGJAREPORT.ID — Dewan Pengupahan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 setelah melalui proses pembahasan bersama.
Besaran UMP DIY tahun 2027 tersebut merupakan hasil kompromi yang tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan sesuai kondisi masing-masing.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno menyampaikan bahwa penetapan angka pengupahan ini mengambil jalan tengah bagi seluruh pihak terkait.
Priyonggo Suseno menjelaskan bahwa hingga saat ini dunia industri di DIY masih belum sepenuhnya mampu memenuhi besaran upah berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak atau KHL yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca Juga :Buruh Di Jogja Tolak Penggusuran ABA
Kondisi kemampuan sektor industri daerah dalam memenuhi standar acuan tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam merumuskan besaran UMP DIY tahun 2027. Berdasarkan perbandingan antara UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 dengan angka KHL yang menjadi acuan, diperoleh tingkat pemenuhan sebesar 56,31 persen.
Tingkat pemenuhan sebesar 56,31 persen ini mencerminkan gambaran riil mengenai kondisi daya dukung dunia usaha di Wilayah DIY saat ini. Priyonggo Suseno menegaskan bahwa formulasi pengupahan tetap diarahkan untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus memberikan kepastian regulasi pengupahan di daerah.
Baca Juga :DPR RI Soroti Rendahnya Penumpang Bandara YIA
Baca juga: Jalan Pulih", Suara Perempuan Disabilitas Psikososial
Keseimbangan antara pemenuhan kesejahteraan buruh dan batas kemampuan finansial perusahaan menjadi dasar utama lahirnya angka kompromi UMP DIY tahun 2027 tersebut.
Pemerintah Daerah Bersama Dewan Pengupahan DIY terus mengawal implementasi UMP DIY tahun 2027 agar dapat dijalankan secara konsisten oleh setiap perusahaan.
Penetapan UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 ini diharapkan mampu menjaga iklim investasi dan hubungan industrial yang kondusif di wilayah Yogyakarta.







