JOGJAREPORT.ID, OPINI – Politik Indonesia kembali menghadirkan ironi. Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini menjadi sasaran berbagai kritik dan polemik politik, justru menuai gelombang simpati setelah menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.
Fenomena ini tampaknya tidak sepenuhnya diperhitungkan partai-partai politik. Sosok yang sebelumnya kerap dipandang sebelah mata, bahkan oleh partai yang pernah menjadi bagian dari perjalanan politik ayahnya, kini justru memperoleh perhatian publik dalam bentuk yang berbeda.
Gibran tidak lagi sekadar dipandang sebagai anak Joko Widodo atau mantan wakil presiden. Dalam sebagian percakapan publik, ia mulai ditempatkan sebagai simbol perlawanan terhadap tekanan politik elite.
Pernyataan berhenti dirinya pada 12 November 2026 terjadi setelah polemik hukum dan politik yang panjang. Surat pernyataan berhenti telah diterima pimpinan MPR dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
Yang menarik justru respons politik setelah peristiwa itu. Partai-partai politik yang biasanya berisik, tampak berhati-hati mengambil posisi.
Sejumlah partai yang semula menggalang Gerakan Pemakzulan, memilih tidak mengajukan nama untuk menggantikan Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, secara terbuka menyatakan partainya tidak mengajukan calon pengganti.
Dalam pembacaan politik yang lebih luas, kehati-hatian ini merupakan tanda betapa sensitifnya persoalan penggantian Gibran di tengah perubahan respons masyarakat.
Baca Juga :Gibran : Pemerintah Targetkan Swasembada Gula 2026
Maka, kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran , berubah menjadi perangkap politik bagi siapa pun yang mendudukinya . Selain berpotensi menghadapi perbandingan dengan pendahulunya , partai pengusung pun harus siap menghadapi hukuman publik yang dianggap telah ” membegal” suara rakyat.
Namun, kita perku mengamati juga perkembangan politik kedepan. Jika simpati terhadap Gibran terus menguat, calon pengganti akan menghadapi beban politik yang tidak ringan. Bukan karena kapasitas pribadinya, melainkan karena ia memasuki jabatan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sedang menjadi pusat solidaritas sebagian besar rakyat yang mendukungnya.
Bagi partai politik, situasi ini menjadi ujian yang tidak mudah menghadapi Pemilu 2029. Sebab, ketika pemilu semakin dekat, setiap keputusan politik akan menjadi bahan evaluasi pemilih.
Baca juga: Melon Ponpes Madania Antar Santri Menuju Kemandirian
Pernyataan Gibran, memantik persoalan yang lebih besar daripada perebutan kursi Wakil Presiden. Bahkan dampaknya bisa jadi akan berlangsung lebih parah karena semakin melebarnya jurang komunikasi antara generasi tua dan generasi muda yang tidak selalu membaca politik dengan kacamata loyalitas partai, sejarah kekuasaan, atau kepentingan elite.
Baca Juga :” Mas Gibran, Sekolah Saya Belum Dapat Makan Bergizi Gratis ! “
Tetapi, mereka memiliki ruang dan media komunikasi sendiri, terutama melalui media sosial, dengan kecepatan dan cara membangun solidaritas yang berbeda.
Dalam situasi seperti ini, suara elite tidak otomatis mewakili suara publik sehingga sikap partai bisa ditafsirkan beragam oleh masyarakat.
Gibran mungkin tidak pernah punya niat untuk menjadi simbol perlawanan. Namun, pernyataan berhenti itu harus diakui telah membuka ruang tafsir politik baru.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah partai politik masih mampu memahami perubahan cara berpikir masyarakat.
Secara administrasi dan protokol kenegaraan, kursi kekuasaan bisa diisi siapapun melalui mekanisme konstitusi. Tetapi kepercayaan publik tidak bisa dibentuk , diwariskan, dibagi-bagikan, serta dipaksakan melalui kesepakatan elite. (*/)







